Donggala – Bupati Donggala terpilih Vera Elena Laruni langsung keras merespons Kepala BKPSDM Kabupaten Donggala Isngadi yang sebelumnya mengungkapkan bahwa polemik dalam seleksi CASN dan CP3K dipicu 2 faktor. Pemicunya yakni para tenaga honorer yang terpengaruh pada berita miring pada media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta pendapat orang-orang yang tidak kompeten dalam pemberitaan tersebut.
Menurut Vera Laruni, masalah dalam seleksi CASN dan CP3K muncul karena adanya sistem yang tidak transparan baik yang dibangun di tingkat pusat dan daerah. Dirinya menyoroti tentang adanya temuan tenaga honorer yang sudah tidak masuk kerja selama 3 tahun penuh, juga pihak sekolah tidak memberikan surat keterangan kerja dan ASKAS tapi dipalsukan oleh tenaga honorer tersebut.
×
Temuan tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti secara tegas, sebab terjadi pemalsuan data publik. Jelaslah hal tersebut menjadi pelanggaran publik dan bentuk kriminal. Bagaimana mana mungkin tenaga honorer yang sudah tidak aktif bekerja selama 3 tahun, malah lolos. Sedangkan diperkirakan ada sekitar 200 tenaga honorer yang benar-benar sudah mengabdi untuk kemajuan Donggala justru nasibnya apes tidak lolos dalam seleksi tersebut.
Maka untuk mengatasi hal tersebut, Vera yang terkenal sangat vokal dan kritis ini menyarankan agar berkas pemberkasan tenaga honorer di BKD agar dapat dipublikasikan di media massa secara terbuka dan transparan. Dengan cara itu, lanjutnya, masyarakat luas bisa mencermati mengenai jejak rekam seluruh peserta yang dinyatakan lulus dan bisa melaporkan secara langsung ke BKD atau BKPSDM Kabupaten Donggala untuk ditindaklanjuti atau menggugurkan daftar peserta yang bermasalah tersebut.
“Memperjuangkan nasib para honorer yang sudah lama bekerja pada berbagai dinas atau lembaga di Kabupaten Donggala merupakan prioritas untuk menjunjung nilai-nilai profesionalitas dan asas keadilan sosial,” tegas mantan Wakil Bupati Donggala 2013-2018 dengan penuh kesungguhan. (*)
×
