Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku merasa ‘ironis,’ karena saat pemerintah pusat rutin melakukan transfer ke daerah, namun realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar masih sangat minim. Alih-alih merealisasikan atau membelanjakan untuk pembangunan infrastruktur, banyak daerah yang justru menyimpan APBD-nya di bank.
Sri Mulyani mengatakan posisi dana Pemda di perbankan per Mei 2022 sebesar Rp 200 triliun. Angka itu naik dari posisi 2021 periode yang sama sebesar Rp 172 triliun dan di 2020 sebesar Rp 165 triliun.
×
“Transfer kami ke daerah itu rutin. Memang ada beberapa persyaratan, tapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Jadi ini kan menggambarkan ada ironis. Resources ada, dananya ada, tapi tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Dalam Negeri, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (17/6/2022).
Dana yang mengendap di bank tersebut artinya pembangunan infrastruktur dasar, seperti penyediaan air bersih di daerah tidak jalan atau mandek. Padahal banyak rakyat di daerah membutuhkan infrastruktur daerah.
Sampai saat ini banyak daerah-daerah terdalam di Indonesia yang tidak memiliki sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai. Begitu pun kemiskinan di daerah yang masih tinggi.
“Tadi Bapak/Ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji aja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13, itu nggak perlu leadership. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan ya tadi, kenapa belanja barangnya banyak,” kata Sri Mulyani geram.
 Foto: Dok. KemenkeuDok. Kemenkeu |
Menurut Sri Mulyani kecepatan untuk menjalankan instrumen yang penting bagi daerah tidak jalan. Sebab hal itu dipengaruhi kecepatan dalam belanja anggarannya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menuturkan, belanja Pemda alami minus 17% pada akhir Mei 2022, dari Rp 270 triliun menjadi Rp 223 triliun.
“Belanja kita tahun ini minus 17 persen dari belanja kita tahun lalu. 17 persen, bukan 1 persen, (atau) 5 persen. Bapak Ibu sekalian nanti akan perlu melihat, apa yang menjadi kendala,” ucapnya.
Pun, realisasi belanja sebesar Rp 223 triliun tersebut banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Totalnya mencapai Rp 113 triliun dari Rp 223 triliun.
Sementara itu, belanja modal yang notabene penting untuk peningkatan kualitas SDM justru kecil, yakni Rp 12 triliun. Belanja modal ini juga lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 14 triliun. Adapun belanja lainnya Rp 44 triliun.
“Kalaupun Rp 223 triliun kita belanjakan, mayoritas Rp 113 triliun adalah untuk bayar gaji yang udah nggak mikir lagi, tuh (caranya merealisasikan),” tuturnya. (*)
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220617153713-4-348063/duit-daerah-ngendon-di-bank-rp-200-t-sri-mulyani-ironis
×
