Jakarta – Pemerintah tengah menggenjot pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),Kalimantan Timur seiring rencana pemindahan ibu kota negara dariDKI Jakarta. Ditargetkan pada 17 Agustus 2024 kawasan tersebut sudah bisa dipergunakan untuk melangsungkan gelaran Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa melaporkan, progres pembangunan IKN tahap 1 telah tembus 80%.
×
“Pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru telah mengalami kemajuan mencapai 80,8%. Untuk pembangunan tahap pertama difokuskan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),” kata Suharso dalam paparannya pada acara pembukaan Musrembang 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Dalam tahap pembangunan pertama ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur dasar dan sejumlah bangunan yang nantinya menjadi landmark. Bangunan tersebut meliputi Istana Presiden, Lapangan Upacara, Sumbu Kebangsaan, rumah tapak jabatan menteri (RTJM), hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Hankam.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur dasar meliputi jaringan jalan utama dan jalan bebas hambatan (tol), listrik, hingga jaringan air. Penyiapan infrastruktur dasar ini juga dihasilkan dari buah kerja sama antara kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.
Selain itu, lanjut Suharso, pembangunan IKN juga didukung oleh masuknya investor lokal. Hal ini ditunjukkan dengan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking yang telah dilaksanakan lima kali dalam setahun terakhir, meliputi hotel, superblock, rumah sakit, hingga sekolah.
“IKN mencatat komitmen investasi yang terus meningkat. Hal ini diitunjukkan dengan telah diselenggarakannya 5 kali groundbreaking. Total investasi yang dikantongi telah lebih dari Rp 49,6 triliun,” ujarnya.
Melihat progres IKN saat ini, Suharso optimistis pembangunan IKN tetap sejalan dan akan terus berjalan sesuai rencana. Hal ini juga menjadi komitmennya di Kementerian PPN/Bappenas yang diamanatkan undang-undang dalam mengawal Pembangunan IKN.
“Dengan memperhatikan progres pembangunan itu, kami yakin pembangunan IKN akan berjalan sesuai rencana. Sesuai dengan undang-undang, Kementerian PPN/Bappenas akan mengawal pembangunan IKN serta mendorong pengembangan daerah di sekitarnya,” pungkasnya.
×
