Guru Besar Ilmu Komunikasi Serukan Selamatkan Indonesia

×

Forum Refleksi Guru Besar Ilmu Komunikasi 2024, tertanggal 31 Januari 2024 di Yogyakarta telah dilaksanakan dengan mengambil tema: Otoritarianisme Digital dan Matinya Komunikasi di Indonesia. Forum refleksi ini terus berlanjut, dan melibatkan lebih banyak Guru besar Ilmu Komunikasi, baik yang tergabung dalam Grup percakapan WA Guru Besar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) ataupun jejaring individual. Mencermati kondisi sosial politik terkini, Kami, para Guru Besar Ilmu Komunikasi yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi menyampaikan refleksi dan seruan keprihatinan sebagai berikut.

Memasuki tahun 2024, tahun puncak politik elektoral di Indonesia, kami melihat berbagai persoalan kebangsaan dan komunikasi semakin mengemuka, misalnya menguatnya politik yang dikelola dengan melibatkan media digital, pemakaian tentara digital, merebaknya
disinformasi, hingga praktek manipulasi konten digital untuk tujuan yang melawan semangat demokrasi substansial. Muncul fenomena otoriterisme digital, yakni warga digital sebagai warga negara mengalami kekerasan sistemik, yang diorkestrasi baik oleh para pendengung, dan politisi di dalam dan di luar kekuasaan politik.

×

Praktek komunikasi publik para pemimpin politik di musim Pilpres cenderung keruh, tidak mendidik, dan memicu konflik sosial di ranah digital. Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden boleh partisan, turut berkampanye mendukung paslon
memicu keruhnya ruang publik politik. Pernyataan ini menunjukkan konflik komunikasi, karena tiadanya batasan deklaratif yang tegas antara sebagai Kepala Negara dan Kepala Keluarga dari Cawapres Paslon 2. Amplifikasi media nasional terhadap pernyataan ini dan
berbagai aktivitas politik kenegaraan yang menyertainya menyebabkan penumpulan sikap kritis dan memperkuat tendensi pembenaran atas politik dinasti. Para komunikator hasil survei elektabilitas politik turut bertanggungjawab atas situasi ini karena publikasi data hasil survei yang tidak disertai kajian kritis dapat terjebak partisan.

Di lingkungan institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi, selama sepuluh tahun terakhir ini, budaya akademik mengalami krisis otonomi, produksi pengetahuan dll pasca birokratisasi, menguatnya managerialisme, serta mengkerdilkan aktivisme. Ilmu Komunikasi mengalami mati suri, ketika berhadapan dengan tirani politik birokrasi perguruan tinggi dan disrupsi budaya digital. Gejala ini tidak semata problem kultural pada level individu dosen, akan tetapi problem struktural pasca politisasi perguruan tinggi negeri dan “kapitalisasi” yang berorientasi profit sebagai badan usaha, peminggiran perguruan tinggi swasta sebagai lembaga akademik otonom. Untuk ini, kami menghimbau gerakan kolektif akademia untuk keluar dari jebakan menjadi pihak yang bersikap akomodatif terhadap represi ini.

Terhadap komunitas akademisi Ilmu Komunikasi di Indonesia, kami menilai akademisi Ilmu Komunikasi tidak hanya terbatas memberikan respon perkembangan internal communication scholarship dan situasi eksternal, situasi politik digital yang mengalami otoriterisme secara konstruktif, tetapi mengelola sikap kritis terhadap kondisi struktur politik yang memicu kisruh media digital dan kisruh pada perilaku komunikasi publik secara keseluruhan, yang memberi kesan bahwa akademisi mendukung tirani politik otoriter.

Pada intinya, kami melihat terjadi kemunduran demokratisasi komunikasi, demokrasi digital dan politik elektoral sebagai keadaan yang saling terkait. Kami menghimbau semua pihak menyelamatkan negara dari ambang otoriterisme ala Orde Baru. Mencermati beberapa kondisi di atas yang saling terhubung satu sama lain, dan mencermati kondisi terkini politik elektoral, kami (baik peserta forum refleksi Guru Besar 31 Januari 2024, maupun semua Guru Besar Ilmu Komunikasi secara keseluruhan) sebagai anak bangsa, akademisi dengan moralitas sebagai pijakan, merasa perlu menyampaikan keprihatinan secara terbuka, dan menyampaikan tiga hal sebagai berikut:

1. Meminta seluruh akademisi Ilmu Komunikasi di seluruh Indonesia menunjukkan sikap bela negara, menyatakan keprihatinan kolektif atas runtuhnya ruang publik komunikasi daring dan luring, media nasional yang kian partisan, serta kematian nalar etis dalam praktek komunikasi publik, praktek survei elektabilitas dan sebagainya. Lebih jauh, agar menggelorakan keprihatinan atas situasi politik secara umum yang mengarah pada otoriterisme, politik dinasti, yang merusak tatanan keadaban publik, dan studi komunikasi politik di perguruan tinggi di masa depan.

2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk dapat menunjukkan keteladanan sebagai Kepala Negara, melalui sikap politik dan praktek komunikasi publik yang konsisten dan ajeg pada kaidah etika, untuk mengkoreksi pernyataan yang telah memicu kontroversi publik, bekerja berbasis moralitas publik, menjaga politik elektoral yang  beretika dengan mengedepankan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan tertentu.

3. Menghimbau agar semua pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mengedepankan kesadaran dan tanggung jawabnya dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi, etika dan hati nurani. Penyelenggara Pemilu, Partai Politik maupun Pemilih diharapkan menghasilkan sikap, keputusan dan perilaku yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan Indonesia sebagai bangsa yang demokratis, berdaulat dan bermartabat.

Catatan: Forum Refleksi tanggal 31 Januari 2024 menandai pembentukan KOMA KODE, komunitas akademisi Komunikasi untuk Demokrasi. Ini wadah egaliter, terbuka, non-partisan, untuk menciptakan lingkungan pertukaran gagasan, sikap kritis, penguatan produksi pengetahuan, studi kebijakan komunikasi dan interrelasinya dengan demokrasi di Indonesia.

Yogyakarta, 7 Februari 2024.

Kami yang menyampaikan pernyataan/seruan,
1. Prof. Dr. Masduki (Guru Besar Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia)
2. Prof. Dr. Iswandi Syahputra (Guru Besar Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga)
3. Prof. Dr. Ibnu Hamad (Guru Besar Ilmu Komunikasi, UI)
4. Prof. Dr. Ana Nadhya Abrar (Guru Besar Ilmu Komunikasi, UGM)
5. Prof. Dr. Atwar Bajari (Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi, Unpad Bandung)
6. Prof. Dr. Eni Maryani (Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi, Unpad Bandung)
7. Prof. Dr. Rachmat Kriyantono (Guru Besar Ilmu Komunikasi Univ. Brawijaya)
8. Prof. Dr. Chafied Cangara (Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP UNHAS)
9. Prof. Lusiana Andriani Lubis, MA, PhD (Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP USU)
10. Prof. Anang Sujoko, S.Sos, M.Si, D.Comm (Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP
Univ. Brawijaya)
11. Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain (Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP USU)
12. Prof. Dr. Humaizi (Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP USU)
13. Prof. Dr. Suwardi Lubis (Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP USU)
14. Prof. Dr. Tuti Widiastuti (Guru Besar Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma)
15. Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro (Guru Besar Ilmu Komunikasi, Unpad Bandung)
16. Prof. Dr. Suwatno (Guru Besar Ilmu Komunikasi, UPI Bandung)
17. Prof. Dr. Lely Arrianie (Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP UNAS)
18. Prof. Dr. Henri Subiakto (Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP UNAIR)
Kontak person:
Prof. Masduki (082137185618)
Prof. Iswandi Syahputra (08128280321)

×