Jakarta – Komisi VI DPR RI berencana melakukan pengecekan langsung ke pelabuhan untuk mendalami dugaan skandal markup impor beras, yang diduga mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. DPR juga akan memanggil
direksi Perum Bulog terkait ramainya dugaan skandal impor beras tersebut.
“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal markup impor beras),” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron pada Senin (15/7).
Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses atau masa sidang terakhir.
“Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir dalam periode ini,” ucap Herman.
Herman berharap, langkah tersebut dapat memberikan gambaran jelas atas dugaan skandal mark up impor beras yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 8,5 triliun.
“Sisa waktu diperiode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” ujar Herman.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan markup impor beras. Dorongan ini dilakukan karena sudah mulai menjadi kekhawatiran masyarakat terkait lonjakan harga beras di tengah masyarakat.
Sebagai anggota Komisi IV yang bermitra di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, Akmal menyuarakan pentingnya pengawasan terhadap proses impor beras demi melindungi kepentingan rakyat.
“Transparansi dalam langkah-langkah ketahanan pangan kita adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dugaan markup dalam impor beras tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi kita tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kita,” ucap Andi Akmal, Selasa (9/7).
“Pansus ini akan bekerja dengan tekun untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesalahan,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.
Sementara, Perum Bulog membantah tuduhan dugaan markup atau menaikkan harga impor beras dari Vietnam. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto menyatakan, isu penggelembungan harga beras impor itu tidak benar.
Menurutnya, perusahaan Tan Long Vietnam tidak pernah mengajukan penawaran sejak penawaran tahun 2024 dibuka.
“Jadi, tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” pungkas Suyamto.
Sumber: Jawa Pos
×
